Keluhkan Potongan Lauk-pauk

Wednesday, September 30, 2009 |

Mau Protes, Takut Risikonya

BONDOWOSO - Para guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Bondowoso, mengeluhkan pemotongan uang lauk-pauk (LP) yang seharusnya mereka terima. Penyunatan uang LP itu semakin disayangkan karena besarnya mencapai Rp 5 ribu per hari dan sudah berlangsung sejak Januari 2009 lalu.

Informasi yang berhasil dihimpun, pada tahun anggaran 2008, uang LP yang diterima para guru besarnya mencapai Rp 10 ribu per hari.

Kepada RJ, seorang guru SMP yang namanya enggan dikorankan menyebutkan dia hanya pasrah saja terkait pemotongan uang LP itu. "Dulunya saya menerima uang LP sebesar Rp 10 ribu per hari. Kini pada 2009 saya hanya menerima uang LP Rp 5 ribu per hari," ungkapnya.

Oleh sebab itu, banyak para guru yang kecewa dengan kebijakan dispendik itu. "Tetapi, para guru hanya bisa nggerundel saja. Karena, kami takut akibatnya jika memprotes pemkab," katanya.

Dia berharap pemkab dan dewan, bisa mengembalikan uang LP menjadi Rp 10 ribu per hari. "Bukan yang diterima saat ini yang hanya Rp 5 ribu per hari," katanya.

Sementara itu kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemkab Bondowoso Farida mengungkapkan, pemotongan uang LP bagi para guru di lingkungan dispendik, karena memang terbatasnya dana anggaran pemkab. Sebab, pos untuk anggaran belanja pegawai sangat besar. "Karena itu, pihak eksekutif dan legislatif telah memutuskan untuk memangkas anggaran uang LP dari Rp 10 ribu pada tahun anggaran sebelumnya, menjadi Rp 5 ribu per harinya di tahun anggaran 2009," ungkapnya.

Bahkan, kata dia, kebijakan pemberian uang LP bagi para guru hanya ada di Kabupaten Bondowoso. "Sebetulnya kalau mau jujur, kebijakan pemberian uang LP hanya ada di sini (Bondowoso, Red). Bahkan, pemerintah pusat pun tidak ada instruksi untuk pemberian uang LP," katanya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan sikap para guru di lingkungan dispendik yang mempersoalkan penyunatan uang makan tersebut. "Kenapa baru sekarang protes. Tidak bulan-bulan sebelumnya. Ini kan sudah berjalan hampir 10 bulan kok baru protes," katanya.

Farida juga menjelaskan, anggaran untuk LP memang dialihkan untuk pos gaji para guru honorer daerah (honda). "Karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, maka kami memangkas pos uang LP guru. Itu digunakan untuk membayar para guru honorer," katanya. (eko)
sumber: radar-jember


0 comments: